Lahan Fasos-Fasum Diserobot Pengembang, Anggota DPRD Kota Bekasi Menentang Keras Sikap Arogansi PT Karya Makmur

Fasos Fasum
Anggota Komisi IV, DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, S.Sn. dalam Reses II, Tahun 2022

FRAKSIPKSKOTABEKASI.ID – Anggota Komisi IV, DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary sangat menyayangkan dan menentang keras sikap arogansi PT Karya Makmur, selaku pengembang komplek Bumi Dirgantara Permai dan Taman Jatisari Permai yang berada di kelurahan Jatisari, kecamatan Jatiasih yang secara semena-mena terhadap warga yang berdomisili didua komplek perumahan tersebut, terkait masalah fasos dan fasumnya.

Hal ini dikatakan oleh Bang Jampang, panggilan akrab dari Latu Har Hary, ketika menyerap aspirasi warga dalam kegiatan Reses II, DPRD Kota Bekasi pada bulan Juni ini. Permasalahan ini berada dibeberapa wilayah RW antara lain; RW.015 dan RW.016, Komp. Taman Jatisari Permai dan juga RW.11 Komp. Bumi Dirgantara Permai.

Permasalahan terjadi ketika lahan fasos dan fasum yang dimiliki dan dikelola oleh warga, khususnya yang berada di wilayah RW.011. Komp. Bumi Dirgantara Permai yang dibuktikan dengan adanya plang penanda Fasos dan Fasum yang ditempatkan oleh Pemerintah Kota Bekasi secara resmi. Fasos dan Fasum ini akhirnya menjadi tempat beraktifitas warga dan juga tempat aktifitas perpakiran untuk masuk ke dalam Bumi Perkemahan Partiot Kota Bekasi yang berada di belakang RW.011, Bumi Dirgantara Permai. Secara sepihak PT. Karya Makmur mengklaim lahan tersebut sebagai lahan aktif dan bukan lahan fasos dan fasum.

Latu menjelaskan bahwa mediasi yang sedianya dilakukan pada hari Kamis (09/06/2022) kemarin oleh pihak kelurahan Jatisari antara tokoh warga masyarakat RW.11 dan pihak pengembang untuk mencari jalan keluar dari masalah yang sedang terjadi terhadap lahan yang berstatus fasos-fasum (fasilitas sosial-fasilitas umum) di reschedule karena pihak pengembang tidak hadir.

“Yang membuat saya semakin geram adalah adanya laporan dari PT Karya Makmur ke Polres Kota Bekasi dengan tuduhan warga dan pengurus RW melakukan penyerobotan lahan dan penggunaan lahan tanpa izin yang akhirnya warga dan tokoh masyarakat yang lain dipanggil oleh pihak kepolisian untuk klarifikasi dugaan penyerobotan lahan atas aduan pihak Pengembang. Ini sebuah kejanggalan menurut saya, karena harusnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan bermusyawarah tanpa melibatkan pihak kepolisian,” tegas Latu Har Hary.

Fasos Fasum
Plang Pemerintah Kota Bekasi di tanah Fasos Fasum

Hal yang sama persis juga terjadi di wilayah RW.015 dan RW.016 Komp. Taman Jatisari Permai dengan pengembang yang sama PT Karya Makmur, Fasos dan Fasum yang sudah bertahun-tahun lamanya dinikmati dan dibangun oleh warga diklaim oleh PT Karya Makmur sebagai miliknya. Dengan adanya permasalahan tersebut, Latu Har Hary meminta warga yang berkonflik dengan pengembang untuk menyampaikan surat audeinsi kepada DPRD Kota Bekasi yang nantinya akan didisposisikan kepada komisi terkait. Dengan adanya ajuan surat dari warga nanti DPRD Kota Bekasi akan memanggil PT. Karya Makmur, perwakilan warga dan juga dinas terkait untuk bersama-sama mencari jalan keluar atas permasalahan ini.

“Kalau memang ternyata Pihak PT. Karya Makmur masih bersikeras dan terbukti tidak mampu memberikan data yang akurat terkait kewajibannya menyerahkan 40% PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas umum) kepada Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Daerah No.50 tahun 2021 dan terbukti melanggar, maka kami (DPRD) bisa memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk mencabut Surat Izin Usaha PT. Karya Makmur,” tandas Bang Jampang mengakhiri. (RDK)

Leave a Reply

Your email address will not be published.