Adhika Dewan PKS Kawal Aspirasi Warga Terkait Pengerukan Saluran ke UPTD Bina Marga

Reses II
Adhika Dirgantara dalam agenda Reses II, DPRD Kota Bekasi

FRAKSIPKSKOTABEKASI.ID – Anggota Komisi I, DPRD Kota Bekasi, Fraksi-PKS, Adhika Dirgantara gelar Reses pada Sabtu (11/06/2022).

Agenda yang diselenggarakan di RW.03, kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi ini menjadi ajang untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut muncul persoalan infrastruktur, hal tersebut menjadi poin penting dalam moment Reses yang dilaksanakan legislator DPRD Kota Bekasi ini di hadapan masyarakat.

Beberapa hal yang menjadi bahasan dalam Reses tersebut mulai dari perbaikan saluran air dan renovasi kantor RW menjadi salah satu dari sekian usulan yang disampaikan dalam momen tersebut.

Hal tersebut seperti yang diutarakan warga RW.03, Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan saat Adhika Dirgantara menggelar Reses pada Sabtu (11/06).

“Musim hujan wilayah RW.03 sering kebanjiran. Karena saluran perbatasan di RW.16 sudah dangkal. Dan ini biasanya paling terdampak ada di RT.05/03,” ujar Maman Permana yang merupakan warga saat penyampaian aspirasi.

Terkait hal tersebut disampaikan pula oleh Abdul Razak, yang menurutnya realisasi pengerukan sejauh ini hanya isapan jempol yang tidak ada kerja nyata dari Pemda Kota Bekasi.

“Lebih dari empat tahun ga ada realisasi pengerukan. Ini untuk menjadi perhatian karena paling utama, rumah saya salah satunya menjadi korban banjir,” ungkap Abdul Razak.

Dilain pembahasan, Fikah yang merupakan kader Posyandu Melati 1 menyuarakan aspirasi dari para kadernya yakni pembangunan westafel dan kamar mandi di runagan secretariat bersama.

“Yang masih kita ingin harapkan agar kita punya westafel dan kamar mandi. Kesian bu bidan mau cuci tangan susah, gak ada westafelnya, ingin sekali segera dipenuhi karena sangat urgent,” ungkap Fikah.

Merespon hal itu, Adhika memberikan jawaban, yang pertama terkait dengan persoalan infrastruktur ditingkat kecamatan sudah ada UPTD yang membidanginya yakni Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA).

“Kalau pendangkalan bisa kita dahulukan, jadi yang diperlukan pengerukan/pematusan bisa kita upayakan. Tapi ini perlu diperhatikan juga oleh warga, naikin puingnya ke pembuangannya butuh anggaran swadaya,” ucap Adhika.

Disisi lain persoalan infrastruktur, jika terdapat bangunan yang berdiri di atas saluran dan menghambat proses pengerukan.

Merespons tentang posyandu lanjut Adhika, Pemerintah Kota Bekasi tahun ini menyediakan anggaran renovasi posyandu dengan nilai anggaran mencapai 100 juta rupiah.

“Mudah-mudahan ini bisa switch sama Posyandu Melati II anggarannya. Termasuk kita harap di dalamnya ada pembangunan kamar mandi dan westafel,” tutupnya. (RDK)

Leave a Reply

Your email address will not be published.