Gelar Aksi, Aliansi Buruh GSBDSI: Hanya Dewan PKS Terima dan Perjuangkan Aspirasi Buruh Turunkan BBM

BBM
Ketua DPRD Kota Bekasi, H. M. Saifuddaulah temui perwakilan buruh yang melakukan aksi

FRAKSIPKSKOTABEKASI.ID – Rabu (14/09/2022) aliansi buruh yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (GSBDSI) dan elemen buruh lainnya menggelar aksi demonstrasi menuntut tiga hal.

Agenda yang diselenggarakan di gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur.

Beberapa tuntutan yang diminta oleh para demonstran antara lain menolak kenaikan harga BBM, menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menaikkan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 20 persen dan mencabut Undang-undang Omnibuslaw yang dinilai telah “memperkosa” kaum buruh.

Aksi tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kota Bekasi dengan mempersilahkan perwakilan aksi untuk menyampaikan aspirasinya di ruang aspirasi DPRD Kota Bekasi.

Rizal yang merupakan salah satu koordinator aksi mengatakan, bahwa pihaknya meminta Pemerintah Joko Widodo segera menurunkan harga BBM yang dinilai dipaksakan, selain itu hal tersebut juga sangat menyulitkan dan menyusahkan rakyat.

Dalam agenda tersebut aksi demonstrasi buruh diterima oleh Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah, Ketua Fraksi PKS Sardi Efendi, Ketua Komisi IV Daradjat Kardono dan Ketua BKD Bambang Purwanto.

“Tidak hanya kami, bahkan para aleg Fraksi-PKS di DPR-RI bahkan sudah sejak awal isu kenaikan BBM telah menolak hal tersebut. Hal ini karena dinilai karena kenaikan BBM akan berdampak pada harga kebutuhan pokok lainnya. Kami akan selalu berkomitmen dan konsisten berada di tengah rakyat,” ujar Ketua DPRD Kota Bekasi.

Ketua DPRD juga mengatakan bahwa pada Sabtu (04/09/2022) oleh Pemerintah Republik Indonesia, pada Senin (06/09/2022) pihaknya telah mengirimkan surat penolakan terkait kenaikan BBM.

Selain itu dengan kedatangan dan berbagai aspirasi yang disampaikan oleh aliansi buruh dan masyarakat akan disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi melalui surat kepada Presiden RI.

“Saya akan langsung membuat surat untuk Gubernur terkait tuntunan kenaikan UMK 20 persen. Serta surat ke Presiden RI dan DPR RI untuk meminta agar menurunkan harga. Semoga pimpinan di atas terketuk hatinya dan mendengar pemderitaan rakyat,” pungkas Saifuddaulah. (RDK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *